Hujan Reda, Kamu Tidak

                Adalah hal yang sangat penting ketika kita menyoroti semakin besarnya persentase masyarakat yang memilih golput pada pemilu 5 tahunan di negara ini. Pada pemilu 1999 tercatat 10% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilu 2004 meningkat dua kali lipatnya sebesar 23,34%. Dan terakhir pada pemilu 2009 juga meningkat dua kali lipatnya sebanyak 40%. Inilah yang dituturkan Gamawan Fauzi yang saya kutip dari salah satu portal berita online.

                Dalam diskusi Ungkap Caleg (3/4) yang diadakan BEM KM Undip, Bapak Susilo Utomo, panelis, memaparkan data yang menunjukkan mayoritas masyarakat menentukan pilihannya karena faktor figuritas dan uang. Yang paling santer diberitakan media, itulah yang dipilih masyarakat. Tidak peduli setidak rasional apapun. Yang paling getol memberi uang saweran atau serangan fajar, dialah yang dipilih.

                Semua sepakat bahwa Indonesia jika benar ingin sejahtera dan menjadi negara adidaya, negara ini harus dipimpin oleh seorang yang mumpuni, memiliki visi dan gagasan pasti, serta teruji. Demokrasi yang kita anut memberi ruang semacam kompetisi untuk menjadi pemimpin negeri ini. Ini yang sedang kita hadapi di depan mata tepat, Pemilu. Di depan sana sudah banyak orang mengantri dan menjajaki diri untuk memimpin negeri ini.

                Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan sosialisasi politik yang akan membentuk sikap dan orientasi politik masyarakat. Dengan kata lain partai politik juga memiliki tanggung jawab melaksanakan pencerdasan politik. Hanya saja hal ini belum banyak dilakukan karena banyak partai politik yang disibukkan dengan urusan pemilihan umum dan menyelesaikan konflik internal. Partai politik juga belum mampu memberi suri tauladan bagi perilaku politik yang etis dan sesuai dengan nilai budaya bangsa yang bermartabat.

                Dan pada gilirannya masyarakat jadi bulan-bulanan. Terjadi kegamangan di tengah masyarakat. Yang selalu jadi makanan bagi masyarakat adalah berita-berita negatif dunia politik negeri ini sehingga banyak kekecewaan muncul. Wajar jika semakin banyak yang apatis.

Belum lagi sangat marak politik pencitraan akhir-akhir ini. Lewat media-media yang dikuasai oleh satu atau beberapa orang, sangat mudah mencitrakan pihak-pihak yang memiliki ambisi untuk menguasai negeri ini. Yang paling laku adalah sosok spesial yang ‘suka blusukan’ dan turun langsung ke tengah masyarakat. Hal ini jelas terjadi sebab masyarakat sangat merindukan pemimpin seperti ini. Pencitraan jelas boleh, tapi kalau berlebihan dan mengenyampingkan sisi rasionalitas rasanya ini sudah masuk ke dalam kategori pembohongan publik.

Masyarakat kita secara umum, tertutama kalangan menengah ke bawah, masih terlalu lugu untuk bisa menyaring segala informasi yang masuk. Maka, jadilah semua ditelan mentah-mentah dan gampang disetir wacananya. Skarang lembaga survei semakin marak dan berjamuran. Tentunya ini lahan yang sangat komersial, apalagi jelang pemilu. Tanpa mengurangi kesantunan saya kepada semua lembaga survei, saya katakan disini amat besar peluang terjadinya penyelewengan data sehingga lagi-lagi sangat mudah menyetir wacana. Dan kita sangat mafhum bahwa negara ini meyakini bahwa kekuasaan di negara ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, apa jadinya jika rakyat yang merupakan penguasa sah negara ini sangat mudah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu?

Kembali pada bahasan sebelumnya bahwa pencerdasan politik ini penting agar masyarakat tidak jadi bola yang mudah digiring kemana pun perginya. Masyarakat harus mengerti tentang kondisi riil hari ini. Masyarakat harus mampu memilah dan memilih secara rasional di antara pilihan yang ada. Jangan sampai terbutakan hanya karena wacana media.

Pada kasus pemilu ini masyarakat hendaknya mampu melihat mana pemimpin yang memang siap sebagai pemimpin, lengkap dengan gagasannya. Bukan sekadar pencitraan lewat blusukan. Sebab blusukan bukanlah prestasi, tapi sekadar kebiasaan baik yang amat jarang. Hendaknya pula masyarakat mampu melihat mana pihak-pihak yang bersih dan profesional dalam mengemban tugasnya.

Ketika kondisi hari ini seperti penjabaran di atas dimana partai politik amat acuh dengan pencerdasan masyarakat dan terkesan memanfaatkan keluguan masyarakat, serta media telah kehilangan porsinya sebagai media netral lewat pencitraan lebay-nya, maka pencerdasan politik menjadi tanggung jawab siapa?

Tulisan ini hendak memaksa pemerintah, parpol, dan media, melakukan pencerdasan politik yang mencerdaskan. Lebih dari itu tulisan ini ingin mengetuk hati dan menggerak rasionalitas kita untuk mampu melakukan satu dua hal demi terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam menentukan pilihan. Tidak disetir figuritas terlalu dalam dan uang sepeser. 

                Politik kampus, kok kesannya serem ya? Selalu saja saat Pemira menjelang isu yang diangkat adalah kepentingan yang dibawa organisasi ekstra yang juga turut serta. Hingga muncullah rekan-rekan yang mengaku independen. Dan bertebaranlah opini tentang kepentingan organisasi ekstra kampus yang begini dan begitu.

                Organisasi ekstra kampus adalah realitas dan entitas yang tidak bisa dielakkan dari kampus itu sendiri. Yang aneh adalah muncul bahasan bahwa organisasi ekstra kampus harus dihapuskan atau dilarang. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah siapa yang berhak melarang? Sebab dalam UUD ’45 jelas diatur kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang menjadi hak semua warga Negara.

                Kemudian yang menjadi realita adalah bahwa organisasi ekstra kampus juga turut serta berpartisipasi dalam pemilihan raya atau dalam pemilihan pemimpin sebuah lembaga. Perlu digaris bawahi, bukan organisasi ekstra yang turut serta secara kelembagaannya, tapi kader-kadernya yang juga sebagai kader lembaga internal yang turut serta. Adakah yang tau bahwa ada organisasi ekstra yang memiliki visi untuk melahirkan kader-kader pemimpin? Maka wajar jika rekan-rekan kader organisasi ekstra memiliki motivasi dan wawasan lebih dalam hal kepemimpinan. Apakah salah? Tentu tidak.

                Politik nilai atau politik kekuasaan? Tentu ini kembali kepada masing-masing. Yang saya alami dan amati adalah lebih banyak diskusi tentang nilai-nilai yang dibawa dan dijunjung tinggi daripada diskusi untuk memenangkan sebuah pemira. Bahkan dalam rapat tim sukses pun, dibuka dengan tilawah dan taushiyah (nasehat) yang menjadi pengingat dan pelurus niat.

                Saya sempat mengelus dada ketika melihat sebagian orang bicara tentang politik dinasti di kampus. Istilah politik dinasti sepertinya memang sedang digandrungi. Tapi mahasiswa harusnya cerdas dalam beropini. Kalau yang disebut politik dinasti itu ketika pemimpin lembaga internal kampus yang terpilih seringnya atau bahkan hampir selalu merupakan kader organisasi ekstra, maka saya katakan pernyataan ini tidak rasional. Sebab semua pasti paham bahwa biasanya yang disebut politik dinasti itu karena hubungan darah atau kerabat. Kalau estafet kepemimpinan masih bergilir pada mahasiswa yang merupakan kader internal sekaligus eksternal, maka jangan salahkan organisasi ekstra kampus mana pun. Semua harus paham bahwa di kampus kita masih menjunjung tinggi aturan dan mekanisme yang sah. Semua memiliki kesempatan yang sama. Selagi memiliki kapasitas dan gagasan, dan sesuai aturan/mekanisme yang berlaku, maka tak ada masalah. Dan pertanyaan yang harusnya muncul adalah apakah hanya kader organisasi ekstra kampus saja yang memiliki motivasi, wawasan, dan kapabilitas di atas rata-rata?

                Ketika aturan dipertanyakan objektivitas dan keadilannya, maka silahkan lihat siapa yang berwenang membuat aturan itu. Jangan serta-merta dikatakan ada kepentingan organisasi ekstra kampus di dalamnya, karena belum tentu yang berwenang di lembaga legislatif juga merupakan kader organisasi ekstra dan melakukan rekayasa. Kemudian juga silahkan lihat langsung ke dalam konten aturan, jika ada yang janggal, maka silahkan komunikasikan dengan yang berwenang membuat aturan. Sederhana sebenarnya.

                Terakhir, saya benar-benar miris ketika isu organisasi ekstra kampus dan kepentingan selalu diangkat pada momen-momen pemira. Yang kasihan adalah rekan-rekan yang dikenai tuduhan ini-itu, namun tak ada bukti, hanya berdasar asumsi dan prasangka. Kesan yang muncul adalah isu organisasi ekstra sengaja diangkat untuk menyudutkan salah satu pihak dan mendiskreditkan mereka. Seakan-akan kalau dia adalah kader organisasi ekstra, maka segala hal tentangnya seperti selalu ada kepentingan dan konspirasi. Zhalim ini namanya.

                Sekadar sharing saja, sempat terjadi diskusi tentang sambutan yang saya sampaikan untuk membuka acara yang notabene itu adalah program dari organisasi yang saya pimpin. Dikatakan di dalamnya ada pencitraan. Sehingga ada panitia atau partisipan (bukan pengurus) yang menolak jika saya memberi kata sambutan. Saya hanya miris, sangat tidak cerdas, apalagi predikatnya mahasiswa. Saya sarankan, sebagai pemuda yang terpelajar kita harus belajar lebih banyak lagi tentang apa yang kita sebut dengan respect.

                Maka, yuk, mari bersikap dewasa! Organisasi ekstra itu di luar kampus. Tidak ada hubungannya dengan lembaga internal kampus sehingga perlu dibawa-bawa ke dalam, apalagi dengan tujuan menyudutkan. Saya kira kita sepakat, semua mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tak ada masalah jika sama-sama menjunjung tinggi dan mengakkan aturan yang berlaku.

                Bicara kontribusi, semua punya hak yang sama. Maka jangan dibedakan. Diskusi dan perdebatan yang muncul sepantasnya bukan lagi bicara masalah organisasi ekstra atau golongan/kelompok, tapi tentang seberapa besar dan luar biasa ide dan gagasan yang dibawa, seberapa baik kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki, dan seberapa yakin impian dan harapan itu akan terwujud.

                Sederhana sebenarnya jika semua mampu berpikir dan bertindak dewasa. Kalau kampus tidak mencetak kita sebagai orang yang rasional dan dewasa, maka dua kemungkinannya: kampusnya gagal atau kita yang stagnan.

Salam hangat untuk setiap niat baik dan hati yang bersih.
Tetap tersenyum, meski malam masih panjang. Yakin siang ‘kan datang.
Tembalang, 5 Desember 2013